Imbang, Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Harita Bauxite turut merespons kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Ketapang Repalianto saat mewakili Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam Konsultasi Publik Pemaparan Program PPM Harita Bauxite di Kantor Bupati Ketapang, Rabu (16/9/2026).
Repalianto mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi saat ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perusahaan yang beroperasi di sekitar permukiman masyarakat diharapkan dapat mengambil bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana di desa-desa sekitar wilayah operasional.
Beberapa kebutuhan yang dapat didukung antara lain peralatan pelindung diri (APD), peralatan pemadaman, serta penyediaan air bersih sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Repalianto, dukungan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung.
Hal itu menjadi bagian dari pembahasan konsultasi publik yang mempertemukan pemerintah daerah, perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat.
Pemkab Ketapang juga mendorong agar PPM tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek. Program perlu disusun berdasarkan potensi dan persoalan masyarakat sehingga dapat memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi berbagai tantangan.
Selain dukungan terhadap penanganan bencana, program PPM diharapkan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi masyarakat, infrastruktur, serta penguatan usaha dan potensi lokal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Induk PPM di tingkat provinsi sedang berlangsung. Pelaksanaan program di daerah diharapkan tetap terkoordinasi dan selaras dengan kebijakan tersebut.
Melalui konsultasi publik, Pemkab Ketapang berharap perusahaan dan masyarakat dapat menyusun program yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. (Adv)
