Alexander Wilyo: Tidak Boleh Ada Wilayah Ketapang yang Tertinggal Pembangunan

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan komitmen pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok daerah saat melakukan koordinasi terkait usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026 di Pontianak, Jumat (5/6/2026). (ist)

IMBANG, Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedalaman.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Ketapang Alexander Wilyo usai melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat terkait usulan pembangunan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026.

Menurut Alexander, pembangunan jalan bukan hanya soal membuka akses transportasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Jalan yang baik, kata dia, akan mempermudah akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Prinsip kami jelas, tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dari pembangunan. Masyarakat di pelosok memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak,” tegasnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan seluruh ruas jalan yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui program IJD menjadi sangat penting.

Alexander juga berharap dukungan berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, agar usulan pembangunan jalan di Kabupaten Ketapang dapat menjadi prioritas pemerintah pusat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan wakil rakyat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

“Yang kita perjuangkan bukan hanya jalan, tetapi akses ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap peluang pendanaan dari pusat akan terus kami kawal,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: SariEditor: Tim Redaksi