IMBANG (Jakarta) – Bupati Kabupaten Ketapang menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), MPR RI, dan Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia. Acara berlangsung di Gedung Nusantara IV MPR RI, Selasa (20/5/2025), dengan fokus memperkuat implementasi nilai Pancasila di tengah dinamika geopolitik global.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ketapang menyampaikan strategi daerah untuk mengakselerasi ketahanan pangan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa. Ia juga berdiskusi intensif dengan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono guna memastikan dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengembangan sektor pertanian berbasis potensi lokal.
“Pembentukan Koperasi Merah Putih di semua desa di Ketapang harus tuntas sebelum 31 Mei 2025 melalui Musyawarah Khusus Desa (Musdesus). Ini langkah konkret mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pilar ketahanan pangan, sekaligus merealisasikan visi Kabupaten Ketapang sebagai wilayah yang maju dan mandiri,” tegas Bupati dalam pernyataan resminya.
Sarasehan ini menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Ketapang untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan agenda nasional. Bupati menekankan, upaya penguatan pangan lokal tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas pangan nasional di tengah tantangan geopolitik.
Kolaborasi dengan Kementan difokuskan pada peningkatan produksi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian berbasis lahan gambut. Wamentan Sudaryono menyambut positif inisiatif Pemda Ketapang, termasuk dukungan teknis, pembiayaan, dan pendampingan untuk petani melalui koperasi.
“Ketapang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi desa, memperkuat rantai pasok, dan membuka akses pasar yang lebih luas,” ujar Sudaryono.
Selain isu pangan, Bupati menyatakan bahwa hasil sarasehan akan diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya untuk memperkuat prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan visi Pembangunan Berkeadilan untuk Ketapang yang Maju dan Mandiri yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Keikutsertaan Ketapang dalam forum nasional ini dinilai sebagai bukti komitmen daerah dalam menjawab tantangan global dengan solusi berbasis kearifan lokal dan ideologi Pancasila. (SR)
