IMBANG, Ketapang – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Kabupaten Ketapang tak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Pemerintah mulai menyoroti isu yang dianggap lebih mendesak, mulai dari ancaman ruang digital terhadap anak hingga kualitas sumber daya manusia di tengah perubahan global.
Hal itu disampaikan dalam upacara Harkitnas yang digelar di Halaman Kantor Bupati Ketapang, Rabu (20/5/2026), dipimpin Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, yang membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Dalam amanat tersebut, pemerintah menilai tantangan bangsa saat ini tak lagi hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi juga menjaga kedaulatan digital dan menyiapkan generasi muda menghadapi perubahan teknologi.
Tema Harkitnas tahun ini, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, disebut sebagai penegasan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada kualitas generasi mudanya.
Pemerintah menilai ancaman terhadap anak kini juga datang dari ruang digital. Karena itu, pemerintah pusat mulai menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.
Salah satu poin yang disorot ialah pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan itu diklaim untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi tumbuh kembang anak.
Selain isu digital, pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dalam amanat tersebut disebutkan sejumlah program nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga perluasan beasiswa untuk menekan ketimpangan kualitas SDM.
Pemerintah juga mengklaim tengah membangun ekosistem kesejahteraan melalui penguatan sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan secara bersamaan.
Di tingkat desa, penguatan ekonomi masyarakat disebut dilakukan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pupuk, modal usaha, distribusi hasil panen, hingga kebutuhan pokok dan layanan ekonomi dasar.
Dalam amanat itu, semangat kebangkitan nasional juga dikaitkan dengan perubahan pola perjuangan bangsa sejak lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 1908.
“Semangat 1908 merupakan tonggak transformasi perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan yang bermartabat,” kata Jamhuri saat membacakan amanat pemerintah pusat.
Pemerintah berharap momentum Harkitnas tidak berhenti pada upacara tahunan, tetapi menjadi pengingat pentingnya solidaritas sosial, literasi digital, dan pembangunan yang benar-benar berpihak pada masa depan generasi muda. (Adv)
