Bupati Ketapang Gerak Cepat Atasi Kelangkaan Pertalite, Libatkan Forkopimda dan Seluruh SPBU

Bupati Ketapang Alexander Wilyo memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, Hiswana Migas, pengelola SPBU, dan instansi terkait guna membahas kelangkaan BBM jenis Pertalite di Kabupaten Ketapang, Senin (13/7/2026). Rapat digelar untuk mengidentifikasi penyebab antrean panjang dan merumuskan langkah penanganan agar distribusi BBM kembali normal. (ist)

IMBANG, Ketapang – Bupati Ketapang Alexander Wilyo bergerak cepat merespons kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang terjadi di Kabupaten Ketapang dalam beberapa hari terakhir.

Untuk mengurai persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, pengelola seluruh SPBU, dan instansi terkait, Senin (13/7/2026).

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Ketapang serta Ketua DPRD Kabupaten Ketapang sebagai upaya mencari akar penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang dikeluhkan masyarakat.

Alexander mengatakan, berdasarkan pengamatan awal, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh ketiadaan pasokan Pertalite, melainkan antrean kendaraan yang mengular sehingga masyarakat kesulitan memperoleh BBM. Selain itu, pemerintah juga menerima laporan mengenai kenaikan harga Pertalite yang dijual secara eceran di atas harga normal.

“Hari ini saya bersama Wakil Bupati menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang,” ujar Alexander kepada wartawan.

Menurutnya, rapat tersebut bertujuan memperoleh gambaran riil kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi penyebab terjadinya antrean panjang di SPBU.

“Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya,” katanya.

Bupati juga menegaskan, apabila ditemukan indikasi adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga saya undang dalam rapat ini,” tegasnya.

Alexander memastikan Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.

Ia mengaku memahami keresahan masyarakat yang kesulitan memperoleh Pertalite dan menegaskan seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan untuk mempercepat penyelesaian masalah.

“Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: SariEditor: Tim Redaksi